Sejarah Kecamatan

kecamatan

Pada tanggal 18 Mei 1696 seorang pejabat tinggi VOC, Cornelis Chastelein, membeli tanah yang meliputi daerah Depok serta sedikit wilayah Jakarta Selatan, Ratujaya  dan Bojonggede.  Chastelein mempekerjakan sekitar seratusan pekerja. Mereka didatangkan dari Bali, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa, Pulau Rote serta Filipina. Selain mengelola perkebunan, Cornelis juga menyebarluaskan agama Kristen kepada para pekerjanya, lewat sebuah Padepokan Kristiani. Padepokan ini bernama De Eerste Protestante Organisatie van Christenen, disingkat DEPOK. Dari sinilah rupanya nama kota ini berasal.  Sampai saat ini, keturunan pekerja-pekerja Cornelis dibagi menjadi 12 Marga. Adapun marga-marga tersebut adalah :

Jonathans, Laurens, Bacas, Loen, Soedira, Isakh, Samuel, Leander, Joseph, Tholense, Jacob, dan Zadokh.

Tahun 1871 Pemerintah Belanda mengizinkan daerah Depok membentuk Pemerintahan dan Presiden sendiri setingkat Gemeente (Desa Otonom). Keputusan tersebut berlaku sampai tahun 1942.  Gemeente Depok diperintah oleh seorang Presiden sebagai badan Pemerintahan tertinggi. Di bawah kekeuasaannya terdapat kecamatan yang membawahi mandat (9 mandor) dan dibantu oleh para Pencalang Polisi Desa serta Kumitir atau Menteri Lumbung.  Daerah teritorial Gemeente Depok meliputi 1.244 Ha, namun  dihapus pada tahun 1952 setelah terjadi perjanjian pelepasan hak antara Pemerintah RI dengan pimpinan Gemeente Depok, tapi tidak termasuk tanah-tanah Elgendom dan beberapa hak lainnya.

Sejak saat itu, dimulailah pemerintahan kecamatan Depok yang berada dalam lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung, yang meliputi 21 Desa. Pada tahun 1976 melalui proyek perumahan nasional, dibangunlah Perumnas Depok I dan Perumnas Depok II. Perkembangan Depok yang lebih pesat sehingga akhirnya pada tahun 1981 Pemerintah membentuk kota Administratif Depok tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri (H. Amir Machmud). Pada tahun 1982 Depok berubah dari kewedanaan menjadi kota administratif. Pusat-pusat perbelanjaan, Sekolah-sekolah, Gereja-gereja, Perumahan dan berbagai gedung lain terus berkembang dan bertambah.

Sejak tahun 1999, melalui UU nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, Depok meningkat statusnya menjadi Kotamadya atau Kota. Menurut Undang-Undang tersebut, wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Depok memiliki uas wilayah 20.504,54 Ha yang meliputi :

  1. Kecamatan Beji, terdiri dari 6 kelurahan dengan luas wilayah 1614 Ha.
  2. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 3.398 Ha.
  3. Kecamatan Pancoran Mas, dengan pusat pemerintahan berkedudukan dikelurahan Depok, terdiri dari 6 Kelurahan dan 6 Desa dengan jumlah penduduk 156.118 jiwa dan luas wilayah 2.671 Ha.
  4. Kecamatan Limo, terdiri dari 8 desa dengan luas wilayah 2.595,3 Ha.
  5. Kecamatan Cimanggis, terdiri dari 1 kelurahan dan 12 desa dengan luas wilayah 5.077,3 Ha.
  6. Kecamatan Sawangan, terdiri dari 14 desa dengan luas wilayah 4.673,8 Ha.

Pada tanggal 30 oktober 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kecamatan di Kota Depok, dari 6 (enam) menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Dengan pemekaran ini, setiap kecamatan hanya akan membawahi empat hingga tujuh kelurahan saja diantaranya termasuk Kecamatan Cipayung yang mengalami pemekaran dari Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan hasil pemekaran berdasarkan Perda tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Kecamatan Beji, terdiri dari 6 kelurahan.
  2. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 kelurahan.
  3. Kecamatan Cilodong, terdiri 5 Kelurahan.
  4. Kecamatan Pancoran Mas, dengan pusat pemerintahan berkedudukan dikelurahan Depok, terdiri dari 6 Kelurahan.
  5. Kecamatan Cipayung, terdiri dari 5 Kelurahan ; Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Bojong Pndok Terong, Kelurahan Ratu Jaya, dan Kelurahan Pondok Jaya. Dengan jumlah penduduk 109.907 jiwa dan luas wilayah 1.091 Ha.
  6. Kecamatan Limo, terdiri dari 4 Kelurahan.
  7. Kecamatan Cinere, terdiri dari 4 Kelurahan.
  8. Kecamatan Cimanggis, terdiri dari 6 kelurahan.
  9. Kecamatan Tapos, terdiri dari 7 Kelurahan.
  10. Kecamatan Sawangan, terdiri dari 7 Kelurahan.
  11. Kecamatan Bojong Sari, terdiri dari 7 Kelurahan.

Kota Depok selain sebagai kota otonom juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air.

             Kecamatan Cipayung dibentuk pada tanggal 30 Oktober 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, dengan batas Kecamatan sebagai berikut :

  • Sebelah Utara      :  Kecamatan Pancoran Mas
  • Sebelah Timur      :  Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Sukma Jaya
  • Sebelah Selatan   :  Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
  • Sebelah Barat       :  Kecamatan Sawangan

Kecamatan Cipayung berjarak + 30 Km dari Pusat Ibukota Jakarta, berjarak + 130 Km Pemerintahan Ibukota Propinsi, dan Berjarak + 5 Km dari Pusat Pemerintahan Kota Depok.

Wilayah Kerja Administrasi Kecamatan Cipayung, meliputi :

  1. Kelurahan Cipayung
  2. Kelurahan Cipayung Jaya
  3. Kelurahan Bojong Pondok Terong
  4. Kelurahan Ratu Jaya
  5. Kelurahan Pondok Jaya

peta kecamatan cipayung Keterangan :

1. Warna Hijau, Kelurahan Cipayung

2. Warna Hijau Muda, Kelurahan Cipayung Jaya

3. Warna Biru, Kelurahan Bojong Pondok Terong

4. Warna Abu-abu, Kelurahan Ratu Jaya

5. Warna Orange, Kelurahan Pondok Jaya