Renstra

Renstra

Renstra Kecamatan Cipayung

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang dinyatakan bahwa; Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (pasal 120).

Berdasarkan pasal 151 Undang-undang nomor 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Kecamatan Cipayung sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kota Depok mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat pasa 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah Kota depok telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor   Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, Pemerintah Kecamatan Cipayung sesuai dengan Perda Kota Depok Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Depok Nomor 50 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, antara lain menyusun Rencana Strategis Kecamatan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Depok.

Berdasarkan latar belakang di atas, Kecamatan Cipayung menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2011-2016 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016 dan bersifat indikatif (data dan informasi yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku).

 

 

 

1.2 Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Cipayung Kota Depok Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sbb :

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
  2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah    (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perencanaan;
  13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Depok Tahun 2002-2012 (LD. Tahun 2002 Nomor 27) ;
  14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (LD. Tahun 2003 Nomor 33) ;
  15. Peraturan Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011 (LD. Tahun 2006 Nomor 02) ;
  16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan;
  17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010;
  19. Peraturan Walikota Depok Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

 

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cipayung disusun dengan maksud menjabarkan RPJM daerah Kota Depok sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Cipayung dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Kota Depok dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cipayung Kota Depok ini, antara lain adalah :

1)      Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2011-2016).

2)      Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

3)      Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Cipayung.

 

1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Kecamatan Cipayung Kota Depok Tahun 2011-2016, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016, sedangkan dalam skala internal Satuan Kerja Kecamatan, Renstra merupakan kerangka acuan bagi Satuan Organisasi Kecamatan dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Renja) selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Di samping itu, Renstra Kecamatan juga menjadi pedoman bagi para Kepala Seksi dan unsur terkait yang ada di Kecamatan dalam menyusun program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Cipayung Kota Depok tahun 2011-2016, disusun dalam 6 (enam) Bab, sebagai berikut :

 

 

BAB I   :     Pendahuluan

Memuat Latar Belakang ; Landasan hukum ; Maksud dan Tujuan ; Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

 

BAB II  :     Gambaran Pelayanan OPD

Memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD; Sumber Daya OPD; Kinerja Pelayanan OPD; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

 

BAB III :     Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas & Fungsi

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; Telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; Telaah Renstra OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga; Telaah rencana tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup strategis; dan penetuan Isu-isu strategis.

 

BAB IV :     Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Membahas dan menjabarkan tentang visi dan misi kecamatan Cipayung; Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta membahas strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

 

BAB V  :     Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

 

 

BAB VI :     Indikator Kinerja yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Membahas indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

 

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN CIPAYUNG

 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

 

      2.1.1    Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 2 Peraturan Walikota Depok Nomor 50 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka susunan organisasi Kecamatan Cipayung terdiri atas :

1.   Camat;

2.   Sekretaris Camat;

3.   Seksi Pemerintahan;

4.   Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5.   Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

 

 

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :

STRUKTUR-2013

 

________      Garis koordinasi

————-     Garis komando

 

 

2.1.2    Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai-berikut :

-          Pasal 3      :     Camat

Ayat (1)     :     Camat mempunyai tugas dan pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Ayat (2)     :     Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Camat mempunyai fungsi :

  1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
  2. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya;
  3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  6. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan  kelurahan; dan
  7. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)   :  Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonom daerah, yang meliputi aspek :

  1. perizinan;
  2. rekomendasi;
  3. koordinasi;
  4. pembinaan;
  5. pengawasan;
  6. fasilitasi;
  7. penetapan;
  8. penyelenggaraan; dan
  9. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Ayat (4)       :   Jenis kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

 

 

-          Pasal 4      :     Sekretariat

Ayat (1)   :    Sekretariat mempunyai tugas pokok pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Ayat (2)   :   Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja Sekretariat mengacu pada renstra Kecamatan;
  2. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan;
  3. pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
  4. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan;
  5. pengkoordinasian administrasi kegiatan Seksi;
  6. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Kecamatan;
  7. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan kecamatan;
  8. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan dan kelurahan;
  9. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja kecamatan dan kelurahan;
  10. penyiapan bahan koordinasi dari masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan dan Kelurahan; dan
  11. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Camat.

 

-          Pasal 5      :     Seksi Pemerintahan

Ayat (1)     :     Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan.

Ayat (2)     :     Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  2. pelaksanaan koordinasi satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  4. fasilitasi pelaksanaaan pemilihan umum;
  5. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Walikota;
  6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, perinventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan;
  7. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi;
  8. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;
  9. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap Pemerintah Kelurahan, meliputi :
    1. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan;
    2. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam suatu wilayah Kecamatan;
    3. penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;
    4. penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan;
    5. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga  kemasyarakatan;
    6. penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan;
  1. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah;
  2. pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan;
    1. pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi :
  1. pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi;
  2. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  3. pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan, meliputi:
    1. pembantuan pendataan tanah;
    2. pemeliharaan data pertanahan; dan
    3. pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akta tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggandaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan ;
      1. surat Keterangan Waris;
      2. surat Kuasa Waris;
      3. permohonan ukur tanah;
      4. surat Pelepasan Hak atas Tanah; dan
      5. surat Persetujuan Pembagian Hak Bersama;
      6. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi ; dan
      7. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

-          Pasal 6      :     Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Ayat (1)  :   Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat.

Ayat (2)     :     Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

  1. pengkoordinasian dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  2. pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban  umum masyarakat di wilayah kecamatan;
  3. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan kepada pimpinan;
  4. pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada walikota;
  6. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum ;
  7. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
  8. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
  9. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. pelaksanaan pengawasan perijinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
  11. pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
  12. pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;
  13. mempersiapkan dan menyusun potensi Hansip/Linmas dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;
  1. pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
    1. penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;
    2. penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
    3. penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila;
    4. pemantauan dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    5. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    6. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;
    7. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung bekerjasama dengan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban kelurahan setempat;
    8. pelaksanaan upaya pengamanan wilayah;
    9. pendayagunaan satuan-satuan Hansip/Linmas di wilayah kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
    10. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ;
    11. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
    12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

 

-          Pasal 7      :     Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Ayat (1)     :     Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat

Ayat (2)     :     Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. penyelenggaraan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
  2. pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan ;
  3. pelaksanaan administrasi pelayanan penerbitan rekomendasi, ijin dan pelayanan sesuai batas kewenangan yang telah mendapat pelimpahan dari Walikota;
  4. pelaksanaan fasilitasi pengembangan pertanian, peternakan, perbankan, koperasi dan UMKM;
  5. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  6. pelaksanaan pembinaan kegiatan keagamaan;
  7. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  8. penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  9. pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di  wilayahnya;
  10. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  11. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  12. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota;
  13. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

-          Pasal 8      :     Kelompok Jabatan Fungsional

Ayat (1)     :     Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional sesuai dengan  kebutuhan ;

Ayat (2)     :     Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggungjawab kepada Camat.

 

2.1.3    Tata Laksana OPD

  1. Tata Kerja OPD Kecamatan Cipayung berdasarkan Pasal 10 Peraturan Walikota Depok Nomor 50 Tahun 2008, sebagai berikut :
    1. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kecamatan merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
    2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing;
    3. Camat baik teknis operasional maupun teknis administrative berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya;
    4. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
    5. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kecamatan, wajib memimpin dan member bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan diatur dalam Keputusan Walikota Depok Nomor 138/325/Kpts/Ortala/Huk/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Kecamatan, antara lain :

 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR        : 138/325/Kpts/Ortala/Huk/2010

TANGGAL   : 9 Agustus 2010

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DI KECAMATAN CIPAYUNG

SEKSI PEMERINTAHAN

1. PEMBUATAN AKTA JUAL BELI / AKTE HIBAH / APBH (AKTE PEMBAGIAN HAK BERSAMA)

Persyaratan    :

  1. Sertifikat yang telah di cek oleh Kantor Pertanahan Kota Depok;
  2. Girik Asli dan fotocopy  C Desa yang dilegalisir oleh Lurah;
  3. Riwayat tanah dari Kelurahan bagi yang belum bersertifikat;
  4. Berita acara pengecekan lokasi yang disaksikan oleh RT dan RW;
  5. Fotocopy KTP,KK dan Surat Nikah bagi penjual dan fotocopy KTP bagi Pembeli (untuk APBH melampirkan fotocopy KTP dan KK ahli waris) dilegalisir;
  6. BPHTB / PPH bagi yang terkena;
  7. Surat Pernyataan Waris apabila pemilik sudah meninggal;
  8. Denah lokasi bagi yang belum bersertifikat;
  9. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan pemilik tanah disaksikan oleh Ketua RT dan RW serta tercatat di register Kelurahan;
  10. Fotocopy SPPT dan STTS PBB tahun terakhir lunas pajak;

Waktu  : 14 Hari Kerja

Biaya   :

2,5 % untuk transaksi dibawah Rp.100 Juta

1,5 % untuk transaksi diatas Rp.100 Juta sampai dengan Rp. 1 Milyar

1 % untuk transaksi diatas Rp. 1 Milyar (UU No.24 Thn 2004 tentang Notaris)

2.      KETERANGAN KELAHIRAN

      Persyaratan :

  1. Surat pengantar dari Rt dan RW;
  2. Fotocopy KTP Suami dan Istri;
  3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
  4. Fotocopy Surat Nikah atau Isbat Nikah;
  5. Fotocopy surat keterangan kelahiran dari Bidan/Rumah Bersalin/Rumah Sakit;
  6. Surat keterangan kelahiran dari Kelurahan;
  7. Rekomendasi dari Kecamatan yang lebih dari 60 hari;

Waktu : 2 Hari Kerja

3.      SURAT PERNYATAAN WARIS

    Persyaratan :

  1. Fotocopy Surat Kematian dilegalisir;
  2. Fotocopy KTP dan KK Pewaris dan Ahli Waris dilegalisir;
  3. Fotocopy Surat Nikah Pewaris atau Isbat Pewaris dilegalisir;
  4. Surat Kuasa Pengurusan Waris ;
  5. Fotocopy Akte Kelahiran atau Akte Keterangan Lahir Ahli Waris dilegalisir;
  6. Surat Pernyataan Waris disaksikan oleh ketua Rt dan RW serta dicatat diregister Kelurahan;
  7. Daftar Hadir Ahli Waris dari Kelurahan;
  8. Surat kematian apabila terdapat ahli waris yang meninggal (turun waris)

Waktu : 5 Hari Kerja

4.      PROSES PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Persyaratan :

  1. Pengantar RT dan RW;
  2. Mengisi formulir F101;
  3. Fotocopy Akte Kelahiran ./ Ijazah;
  4. Surat Pindah dari alamat asal bagi pendatang;
  5. Pas foto 2×3 = 2 lembar (Lahir tahun genap warna dasar biru, lahir tahun ganjil Warna dasar merah);
  6. Fotocopy KK bagi anggota keluarga yang terdaftar pada KK orang tua;

Persyaratan KTP Perpanjangan :

  1. Pengantar RT dan RW;
  2. KTP asli;
  3. Fotocopy Akta Kelahiran / Ijazah;
  4. Fotocopy KK;
  5. Pas Foto 2×3 = 2 lembar (Lahir tahun genap warna dasar biru, lahir  tahun ganjil Warna dasar marah).

Waktu : 14 Hari Kerja

5.      SURAT PINDAH

  Persyaratan :

  1. Surat pengantar RT dan RW;
  2. Asli KTP dan KK pemohon;
  3. Pas Foto 4 x 6 = 2 lembar (bagi yang pindah antar Kabupaten dan Provinsi);
  4. SKCK (bagi yang pindah antar Kabupaten dan Provinsi).

Waktu : 2 Hari Kerja

6.      DISPENSASI NIKAH

   Persyaratan :

  1. Surat Pengantar RT dan RW;
  2. Fotocopy KTP dan KK Pemohon /calon
  3. Surat Pernyataan Tidak Terikat Pernikahan Sah bermaterai;
  4. Surat pengantar dari Kelurahan;
  5. Surat Ijin / Pengantar dari Kesatuan ( TNI/POLRI ).

Waktu : 2 Hari Kerja

7.      SURAT KETERANGAN DOMISILI / TEMPAT TINGGAL

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar RT dan RW;
  2. Fotocopy KTP dan KK;
  3. Dikoordinasikan dengan DISDUKCAPIL.

Waktu 2 Hari Kerja

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

   Persyaratan :

  1. Surat Pengantar RT dan RW;
  2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan dan Kecamatan;
  3. Fotocopy KTP dan KK Pemohon;
  4. Fotocopy Bukti Kepemilikan hak Atas Tanah;
  5. PBB Tahun terakhir lunas pajak;
  6. Fotocopy Akta Pendirian Usaha;
  7. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan;
  8. Surat Ijin Tetangga;
  9. Surat Perjanjian Sewa / Kontrak bagi yang bukan milik sendiri.

Waktu : 2 Hari Kerja

2.      IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar RT dan RW;
  2. Surat Rekomendasi Dario Kelurahan;
  3. Fotocopy KTP dari Pemohon;
  4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah;
  5. PBB lunas pajak 5 tahun terakhir;
  6. Foto Bangunan tampak depan dan samping;
  7. Denah lokasi;
  8. Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) bagi tanah dibawah 200 M2;
  9. Bangunan tersebut terdiri Sekurang – kurangnya 5 tahun yang di buktikan Dengan Pembayaran PBB / Lunas PBB secara Berturut –turut.

Waktu : 14 Hari Kerja

3.    REKOMENDASI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar RT dan RW;
  2. Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat / Akta / Girik / C Desa);
  3. PBB Tahun terakhir lunas pajak;
  4. Fotocopy KTP Pemohon;
  5. Surat Ijin Tetangga;
  6. Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) bagi tanah dibawah 200 M2;
  7. Rekomendasi dari Kelurahan;
  8. Site Plan (untuk perumahan dan tempat usaha).

Waktu : 5 Hari Kerja

4.  SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

    Persyaratan :

  1. Surat  Pengantar RT dan RW;
  2. Fotocopy KTP dan KK Pemohon;
  3. Surat Rekomendasi dari Puskesmas;
  4. Surat keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang diketahui oleh Puskesmas.

Waktu : 2 Hari Kerja

5.    PENGANTAR SKCK

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar RT dan RW;
  2. Fotocopy KTP;
  3. Surat Pengantar Kelurahan;
  4. Pas Foto Berwarna 4×6 = 3 lembar.

Waktu : 2 Hari Kerja

6.    SURAT KETERANGAN DOMISILI / TEMPAT TINGGAL (bagi yang akan berangkat haji)

     Persyaratan :

  1. Surat Pengantar RT dan RW;
  2. Fotocopy KTP dan KK;
  3. Keterangan domisili tempat tinggal dari Kelurahan bermaterai;
  4. Dikoordinasikan dengan DEPAG

Waktu : 2 Hari Kerja

7.    IJIN PEMANFAATAN RUANG

Persyaratan            :

  1. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat /Akta /Girik / C Desa);
  2. Fotocopy KTP  pemohon;
  3. Fotocopy SPPT dan STTS PBB tahun terakhir lunas pajak;
  4. Surat Permohonan dari yang bersangkutan diatas materai;
  5. Ijin Tetangga diketahui RT dan RW;
  6. Denah lokasi yang dimohon;
  7. Luas Tanah dibawah 200 M2 yang bukan berada di area pengembang;
  8. Surat Pernyataan Pemanfaatan Ruang yang diketahui oleh Lurah.

Waktu  : 14 Hari Kerja

Biaya : R = Indeks Lokasi x Indeks Pemanfaatan x Luas Tanah x (0,0005 x NJOP).

 

 

2.1.4    Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Kecamatan Cipayung sebanyak 21 orang, pemangku jabatan struktural sebanyak 5 orang, selebihnya terbagi kedalam jabatan fungsional yang membantu tugas kesekretariatan dan sebagai pelaksana yang membantu tugas secara teknis pemangku jabatan Kepala Seksi, dengan rincian status kepegawai tersebut adalah sebagai-berikut :

a)      Pegawai Negeri Sipil PNS             :     21 orang, terdiri dari :

-       Golongan IV   :  1 orang

-        Golongan III  :  8 orang

-        Golongan II    :  13 orang

-        Golongan I     :  – orang

b)      Calon Pegawai Negeri Sipil    :     -    orang

c)      Tenaga Kontrak                          :     -    orang

d)      Tenaga Sukwan                           :     –    orang

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 821.24/SK272.1003/Kepeg/2009 tertanggal 30 Oktober 2009 bertepatan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran, maka Kecamatan Pancoran Mas dimekarkan menjadi dua kecamatan dengan Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cipayung membawahi 5 (lima) kelurahan dengan jumlah pegawai sebagai berikut :

a)      Pegawai Negeri Sipil                     :     53  orang

-       Golongan  I      :    1  orang

-       Golongan  II     :  20  orang

-       Golongan  III    :  31  orang

-       Golongan  IV   :     1  orang

b)      Tenaga Kontrak                             :         -   orang

c)      Sukwan                                              :      25   orang

 

 

rend pegawai

 

2.2  Sumber Daya OPD

 

1)    Sumber Daya SDM

Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Cipayung untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial cukup memadai, namun apabila dilihat dari komposisi antara Golongan I dan II keatas secara berjenjang belum proporsional.

 

2)    Aset/Modal

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Kecamatan Cipayung memiliki sebuah gedung seluas 430 m2 berlantai 2 (dua), hasil Pembangunan Pemerintah Kota Depok diatas lahan tanah seluas 3.000 m2, dilengkapi antara lain :

Ruangan Camat :

-       1 buah meja kerja 1 biro;

-       1 buah kursi putar standar;

-       2 buah kursi kecil;

-       1 buah lambang garuda ukuran kecil;

-       1 pasang gambar presiden dan wakil presiden ukuran besar;

-       1 buah AC dengan ½ pk;

-       1 buah peta Kota Depok ukuran sedang;

-       1 buah lemari kaca dua pintu;

-       Piala-piala.

Ruangan Sekretaris :

-       1 buah meja kerja 1 biro;

-       1 buah kursi putar ukuran sedang;

-       1 unit kursi tamu/sofa;

-       1 buah lemari kecil;

-       1 buah lemari arsip kecil;

-       1 buah AC dengan ½ pk;

-       Piala-piala;

-       2 buah kursi besi.

Ruangan Sekretariat :

-       2 buah lemari metal dua pintu;

-       3 buah filling cabinet empat laci;

-       8 buah meja kerja ½ biro;

-       5 buah kursi lipat;

-       1 buah AC dengan ½ pk;

-       1 buah brankas ukuran kecil;

-       1 unit perangkat komputer;

-       1 buah printer;

-       1 buah mesin ketik;

-       2 buah lemari sorok metal;

-       2 buah laptop;

-       2 buah kursi besi;

-       1 buah mesin fax.

Ruangan Pengelola Keuangan :

-       2 buah meja ½ biro;

-       2 buah kursi lipat;

-       1 buah brankas;

-       1 buah filling cabinet;

-       1 buah kamera digital;

-       1 buah handycam;

-       2 buah laptop.

Ruang Tunggu Tamu :

-       1 buah meja ½ biro;

-       1 buah TV 21 inch;

-       2 unit kursi tamu;

-       1 buah timbangan besi.

Ruangan Seksi Pemerintahan

-       1 buah meja kerja 1 biro;

-       8 buah meja kerja 1.2 biro;

-       3 buah kursi putar;

-       9 buah kursi lipat;

-       4 buah filling cabinet 4 laci;

-       3 buah mesin ketik;

-       1 buah jam dinding;

-       3 unit komputer;

-       1 buah printer;

-       1 unit computer dengan monitor LCD 14 inch;

-       2 buah stabilizer 500 volt;

-       3 buah meja kerja biasa;

-       1 buah meja computer;

-       1 buah AC;

-       1 buah dispenser;

-       1 buah lemari sorong.

Ruangan Pemberdayaan Masyarakat :

-       9 buah meja kerja ½ biro;

-       3 buah kursi putar ukuran kecil;

-       1 buah kursi besi ukuran kecil;

-       2 buah mesin ketik;

-       5 buah filling cabinet 4 laci;

-       1 buah lemari arsip;

-       2 buah kursi lipat;

-       1 buah AC;

-       1 unit perangkat komputer;

-       1 buah meja triplek.

Ruangan Gudang

-       3 buah kursi standar;

-       2 buah mesin ketik dengan kondisi rusak;

-       2 buah pengeras suara (toa) standar;

-       1 unit pesawat telepon ratel standar dengan kondisi rusak;

-       1 unit mesin pemotong rumput standar dengan kondisi rusak;

-       1 buah printer dengan kondisi rusak.

Ruangan Dapur :

-       1 buah kompor gas;

-       1 buah tabung gas elpiji;

-       1 unit alat dapur.

Ruangan Aula/Ruangan Rapat :

-       2 buah meja rapat;

-       50 buah kursi plastik;

-       2 buah loudspeaker;

-       1 buah ampliflier;

-       2 buah microphone;

-       1 buah AC;

-       1 buah kipas angin.

Ruangan Sekretaiat Tim Penggerak PKK :

-       2 buah meja ½ biro;

-       8 buah kursi lipat standar;

-       1 buah kursi putar sedang;

-       15 buah papan data;

-       1 buah lemari data.

Untuk kegiatan operasional terdapat 1 (satu) buah kendaraan dinas roda empat (Daihatsu Terios) dan 1 (satu) buah kendaraan roda dua (sepeda motor) dan 1 (satu) buah kendaraan roda tiga (sepeda motor gerobak).

 

2.3  Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Cipayung periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2010 – 2012, dapat terlihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Cipayung, sebagai berikut :

 

Interpretasi table 2

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2010 sampai dengan 2012, pada umumnya kurang dari 100% antara lain :

 

-     Tahun 2010, rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 91 %.

a.   Pada belanja pegawai rasio realisasi dan anggaran sebesar 90%.

Adanya SILPA pada anggaran belanja pegawai akibat belum terisinya pos-pos jabatan eselon IVb dilingkungan Kelurahan se-Kecamatan Cipayung.

b.   Pada belanja operasional, rasio realisasi dan anggaran sebesar 96%.

Adanya SILPA pada program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik.

 

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1    Tantangan

a.  Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Cipayung secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.

b.  Secara eksternal Kecamatan Cipayung lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Cipayung. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Sama halnya dengan kegiatan penertiban sosial, kegiatan musrenbang kecamatan pun sedikit terhambat dalam pelaksanaannya dikarenakan dana yang ada tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan musrenbang.

c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Cipayung harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

 

 

2.4.2    Peluang

            Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Cipayung dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Cipayung dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Cipayung untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;

c.  Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Cipayung;

d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

e. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Cipayung, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Cipayung.

 

 

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

3.1 Identifikasi Permasalahan  Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan OPD Kecamatan Cipayung yang telah disampaikan pada  bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan akan dibagi menurut kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi.

3.1.1. Aspek Geografis

Luas Wilayah Kecamatan Cipayung sekitar 18,03 km2, membawahi 5 (lima) Kelurahan, 52 Rukun Warga (RW) dan 324 Rukun Tetangga (RT) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

-     Sebelah utara        :     Kelurahan Pancoran Mas, dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

-     Sebelah timur       :     Sungai Ciliwung, Kecamatan Cilodong;

-     Sebelah selatan     :     Kelurahan Pangkalan Jati, Kec. Pabuaran Kab. Bogor;

-     Sebelah barat        :     Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan Kelurahan Ragajaya, Kec. Pabuaran, Kab. Bogor.

Secara geografis, Kecamatan Cipayung merupakan akses terdekat Propinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor). Posisi sebagai  penyangga ibukota negara dan berada di antara kota-kota pusat pertumbuhan Bogor menjadikan Kecamatan Cipayung bagian dari  Kawasan Strategis Nasional Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi Puncak – Cianjur (Jabodetabek punjur). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan Jabodetabek punjur memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu.

Perpres No. 54/2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabek punjur  mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang Jabodetabek punjur yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kecamatan Cipayung sebagai berikut :

a.   Arah Pengembangan Struktur Ruang Kecamatan Cipayung

Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Luar Jakarta Kedua (Jakarta Outer Ring Road 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekpunjur dan untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat perkotaan antara lain Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang. Saat ini pembangunan Tol JORR 2 melalui Ruas Desari (Depok Antasari) dan Cijago (Cinere Jagorawi)  sudah pada tahap konstruksi dan pembebasan lahan. Tol Cijago bahkan ditargetkan beroperasi tahun 2011. Keberadaan tol ini berpotensi meningkatkan akses khususnya ke sub pusat perkotaan Cipayung sehingga pemerintah daerah harus mengantisipasi berkembangnya kegiatan yang akan ditimbulkan.

b.   Proporsi Ruang Terbuka Hijau

Aturan proporsi ruang terbuka hijau publik kota/perkotaan di Kawasan Jabodetabek punjur paling rendah 20% (dua puluh persen). Ini sejalan dengan UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah 30%, 20% oleh pemerintah (publik) dan 10% oleh pihak swasta  atau masyarakat. Sebagai penyangga DKI, Kota Depok khususnya Kecamatan Cipayung  berkembang pesat menjadi pusat pemukiman, ditandai oleh permintaan ruang khususnya fungsi perumahan yang sangat tinggi.

c.   Potensi Degradasi Lingkungan

Situ dan sungai termasuk dalam kawasan lindung prioritas dalam kriteria sebagai ruang terbuka hijau regional, kawasan konservasi, dan/atau daerah resapan air. Pemanfaatan ruang kawasan sekitar situ dan sungai tidak boleh mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, menurunkan kualitas air situ dan mengganggu debit air.

Kecamatan Cipayung sebagai wilayah resapan air, terdapat 1 (satu) buah setu sebagai sarana konservasi air, yaitu :

  1. Setu Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong.

Kenyataannya, saat ini kondisinya beragam dan diperlukan upaya pengerukan, normalisasi dan penghijauan agar fungsi setu dapat maksimal.

 

 

 

3.1.2. Aspek Sosial Kemasyarakatan

 Penduduk Kecamatan Cipayung  sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah 191.781 jiwa dengan proporsi pria : 98.175 jiwa dan wanita 93.606 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,40% dan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 9.710 jiwa/km2. Dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Cipayung termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Namun demikian, jumlah warga miskin Kecamatan Cipayung masih cukup besar (19.195 menurut Jamkesda 2010 dan 21.249 menurut Jamkesmas)  yang diperkirakan sebagiannya berasal dari migrasi masyarakat ekonomi lemah yang termarginalisasi di Jakarta dan pendatang berbagai macam daerah.

Dengan semakin banyaknya penduduk pendatang, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong royong lainnya.

Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, perlu adanya pembinaan/pelatihan ketrampilan.

 

3.1.3. Aspek Pelayanan Umum

 Permasalahan Kecamatan Cipayung ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya adalah :

a.      Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Cipayung

-     Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM  aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas.

-     Pengisian jabatan struktural IVb di tingkat Kelurahan belum sesuai dengan Peraturan Walikota Depok No. 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tuga, fungsi dan Tatakerja Kelurahan, karena masih banyak pos jabatan yang belum terisi secara definitif.

b.      Kinerja Pelayanan Pendidikan

Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah , sebaran dan daya tampung sekolah negeri masih kurang, terutama sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Kecamatan Cipayung memiliki 15 SD negeri, 10 SD Swasta, 1 SMP Negeri, 13 SMP Swasta, 6 Sanawiyah, 3 Aliyah dan 7 SMA/SMK swasta setara SMK Negeri. 2 Perguruan Tinggi. Selain itu biaya pendidikan untuk level pendidikan menengah masih relatif rendah sehingga terjangkau sebagian masyarakat kurang mampu. Kecamatan Cipayung juga belum memiliki perpustakan daerah sebagai sarana edukasi dan informasi bagi masyarakat.

 

Kinerja Pelayanan Kesehatan

Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat belum proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level posyandu, puskesmas bahkan RSUD. Terdapat 1 Puskesmas di wilayah Kecamatan Cipayung dan 1 (satu) puskesmas pembantu. Kedepan membutuhkan Puskesmas 24 jam yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

 d.      Kinerja dan Potensi Pengembangan  Sarana dan Prasarana Transportasi

Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Kecamatan Cipayung secara umum telah memiliki jaringan transportasi yang cukup baik. Selain itu, Kecamatan Cipayung juga memiliki jaringan listrik dan telekomunikasi yang terdistribusi cukup merata. Namun demikian, untuk mengakomodasi pergerakan penduduk Kecamatan Cipayung, ruas  dan kapasitas  jalan yang ada masih terbatas  sehingga mengakibatkan kemacetan pada jam-jam puncak terutama pada ruas-ruas utama seperti Jalan Raya Jakarta Bogor dan jalan alternatif Transyogi. Kondisi jalan protokol dan jalan lingkungan yang telah banyak mengalami kerusakan sedikit banyak menghambat laju kendaraan dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Angkutan kota pun belum tertib dan teratur, belum menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan Cipayung. Dengan adanya rencana pembangunan Jalan Tol Desari, di satu sisi dapat meningkatkan akses khususnya ke wilayah Kecamatan Cipayung, namun di sisi lain dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan aktivitas yang perlu diantisipasi pemerintah daerah.

e.      Ketersediaan Perumahan dan Sarana Prasarana Dasar Pemukiman

Ketersediaan perumahan juga belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Dari sisi prasarana dan sarana dasar pemukiman, pelayanan air bersih melalui PDAM  Kota Depok baru menjangkau penduduk, sehingga sebagian besar penduduk menggunakan sumur bor yang beresiko lebih tinggi terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.

Cakupan layanan persampahan juga masih rendah (dibawah 40%) dan kurangnya dorongan maupun kesadaran penduduk untuk mengelola sampah sendiri sehingga timbunan sampah dapat ditemui hingga ke badan sungai. Unit pengelola sampah (UPS) belum dimanfaatkan secara optimal.

Kendati Depok secara topografi memiliki kemiringan rata-rata 20 yang memungkinkan proses penirisan air hujan berlangsung secara alami, namun perkembangan jaringan drainase yang tidak seimbang dengan perkembangan pemukiman mengakibatkan munculnya titik-titik banjir terutama saat debit air hujan tinggi yaitu di wilayah Kelurahan Pondok Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, dan Kelurahan Cipayung Jaya masih sering mengalami banjir akibat meluapnya Kali Baru Cabang Barat dan Cabang Timur.

Keberadaan sarana dan prasarana olahraga serta juga  ruang terbuka hijau skala lingkungan untuk sarana sosialisasi masyarakat dan resapan air masih terbatas pada kawasan perumahan kelas menengah ke atas.

 

 

3.1.4. Aspek Perekonomian

 

Permasalahan dari sisi ekonomi dapat diformulasikan ke dalam beberapa aspek :

a.      Kinerja dan Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat demikian halnya dengan nilai pendapatan perkapita penduduknya. Investasi di bidang ekonomi khususnya jasa dan perdagangan juga menunjukkan perkembangan yang meningkat, ditandai dengan berkembangnya pasar-pasar modern. Terdapat industri pengolahan skala menengah dan besar dengan konstribusi terhadap PDRB yang masih cukup tinggi. Kecamatan Cipayung memiliki berbagai potensi komoditas unggulan seperti hasil pertanian, kerajinan, dan industri fashion yang dapat dikembangkan menjadi berbagai diversifikasi produk. Berkembangnya   permukiman baru khususnya menengah keatas di wilayah Kota Depok turut mendorong  pertumbuhan ekonomi  melalui tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan. Posisi strategis Kota Depok  berpeluang mendorong  masuknya investor baik domestik maupun luar negeri untuk membangun usaha  bisnisnya.

 

b.      Pergeseran Basis Perekonomian Kecamatan Cipayung ke Sektor Tersier Jasa dan Perdagangan

Perkembangan sektor tersier Kota Depok merupakan suatu keunggulan, namun tanpa ditopang kekuatan sektor primer dan sekunder, Cipayung hanya akan menjadi target pemasaran yang justru meningkatkan ketergantungan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan kebutuhan pokok dari daerah lain. Pertumbuhan sektor ini juga menjadi rentan tatkala tidak didukung oleh daya beli masyarakat. Dominasi perkembangan sektor tersier ini turut menjelaskan terkonsentrasinya kutub pertumbuhan ekonomi  (pole growth) di beberapa titik seperti di Jalan Alternatif Citayam.

 

c.       Kinerja dan Potensi Sektor IKM, UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif dalam Peningkatan Perekonomian Daerah

Pengembangan komoditas unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum signifikan, diantaranya karena beberapa regulasi bidang ekonomi belum tersedia seperti aturan penanaman modal dan investasi daerah serta aturan keberpihakan pengusaha besar terhadap UMKM, belum adanya pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha kecil dan mikro serta fokus pengelolaan produk ungulan khas Kota Depok khususnya Kecamatan Cipayung. Kecamatan Cipayung memiliki potensi produk unggulan berbahan baku jahe dan belimbing, juga kerajinan pigura yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Akibatnya, usaha  kecil menengah (UKM ) masih belum  mampu memberikan  kontribusi nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat di samping pertumbuhannya yang masih menghadapi banyak kendala baik dalam akses permodalan, akses pasar, akses teknologi.

 

d.      Kinerja dan Potensi Keterlibatan Stakeholder dan Pelaku Ekonomi Lain dalam Pembangunan Ekonomi

 

Untuk membangun perekonomian Kecamatan Cipayung, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pelaku ekonomi. Hingga saat ini, pelibatan peran swasta lokal dalam mendinamisasi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan belum jelas. Demikian halnya peran stakeholder lainnya Lembaga Keuangan (terdapat lembaga perbankan) dan Perguruan Tinggi yang ada di Kecamatan Cipayung. Padahal, mereka berpeluang untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha yang menjanjikan seperti usaha eceran, real estate, pendidikan dan jasa lainnya baik dalam skala regional maupun global. Jangan sampai peluang tersebut justru diisi oleh investor luar yang dominan pada sektor-sektor ekonomi tertentu karena kekuatan modal yang dimiliki seperti dalam jasa perdagangan besar, perhotelan, kepemilikan industri besar dan real estate sehingga hasil-hasil  pembangunan di Kecamatan Cipayung tidak dinikmati oleh penduduknya sendiri.

  

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota & Wakil Walikota Terpilih  

 

            Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Cipayung Kota Depok dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah :

a.  Struktur organisasi Kecamatan Cipayung Kota Depok berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

b.  Suasana kerja di Kecamatan Cipayung yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kretaivitas individual maupun kelompok (team work).

c.  Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan instansi terkait, meliputi : jaringan computer, internet, facsimile dan telepon.

d.  Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Cipayung Kota Depok sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung , ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perlengkapan gedung kantor.

e.  Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah terbuka sebagai pelaksana teknis kewilayahan, sehingga kebijakan dengan konsep pembangunan dapat maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

f.  Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dengan pendekatan birokratik, parsitisifatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).

g.  Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Walikota.

h.  Sebagian besar warga masyarakat Cipayung cukup berpendidikan dan mempunyai pekerjaan yang mapan di bidangnya masing-masing, sehingga menumbuhkan kesadaran yang cukup tinggi di bidang pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan.

 

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, Kecamatan Cipayung Kota Depok memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut :

a.   Terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan :

1.   Dari segi kuantitas SDM Aparatur

-     Jumlah PNS di kelurahan yang masih dibutuhkan untuk mengisi kekosongan jabatan sebanyak  pos jabatan eselon IVb.

-     Sedangkan untuk pelaksana masih dibutuhkan peningkatan status kepegawaian dari tenaga Sukwan kelurahan sebanyak  25 orang.

-     Masih dibutuhkan tenaga pelaksana PNS dengan kualifikasi pendidikan tertentu.

2.   Dari segi kualitas SDM Aparatur

-     Masih banyaknya pegawai di lingkungan Kelurahan yang berpendidikan setingkat SLTA.

-     Masih banyaknya pegawai di kelurahan yang berasal dari perangkat desa sehingga kualitas bekerja dan hasil kerjanya belum optimal.

-     masih diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi PNS yang memegang pekerjaan fungsional, misalnya bendahara, pengelola/pemegang barang, operator komputer, pengelola arsip, pengolah layanan perijinan, dan petugas teknis lapangan.

b.   Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja :

1.   Gedung kantor Kelurahan Cipayung perlu untuk di rehab dan penambahan ruang.

2.   Kelurahan membutuhkan kendaraan dinas roda 4 (mobil) dan Kecamatan membutuhkan tambahan 1 unit kendaraan roda 4 untuk operasional Pol PP.

3.   Dibutuhkan moda angkut sampah berupa motor bak beroda 3 sebanyak 7 unit untuk kelurahan dan kecamatan.

4.   Dibutuhkan tambahan mesin potong rumput sebanyak 2 unit untuk Kecamatan dan 5 unit untuk Kelurahan.

5.   Dibutuhkan alat komunikasi HT untuk kelurahan dan kecamatan.

6.   Dibutuhkan penambahan peralatan kantor berupa PC berikut printer, sebanyak 4 set untuk kecamatan dan 6 set untuk kelurahan.

7.   Dibutuhkan penambahan peralatan kantor berupa mesin tik sebanyak 2 unit untuk Kecamatan dan 5 unit untuk Kelurahan.

a.   Pemamfaatan system informasi yang ada belum optimal, karena keterbatasan fasilitas yang tersedia.

b.   Belum termaksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan alokasi APBD untuk kecamatan terbatas untuk kegiatan rutin (Pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur), sedangkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi seksi Kecamatan dan Kelurahan belum mendapatkan alokasi anggaran.

 

3.3 Telaahan Renstra-OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga

OPD Kecamatan Cipayung berpedoman kepada RPJMD Kota Depok yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kondisi lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Pasal 7 huruf  f. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kota Depok No. 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010, Kecamatan Cipayung termasuk dalam kawasan pengembangan Kecamatan Pancoran Mas, diarahkan untuk kawasan pemukiman kepadatan sangat rendah sampai sedang, perdagangan dan jasa, pertanian, kawasan wisata, prasarana system pengelolaan persampahan kota serta industri ramah lingkungan dan jasa pergudangan.

Kondisi saat ini Kecamatan Cipayung dari luas total sekitar 1.091,718 Ha, dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 10,16 %  jiwa/km2, jumlah industry besar dan menengah sejumlah 200 perusahaan, jumlah perumahan sebanyak , maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Cipayung kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu kedepan Kecamatan Cipayung akan menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pembuatan biopori, pemilahan sampah serta normalisasi setu dan sungai.

 

 


3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kota Depok Tahap 2 pada subbab 3.2 disusun issue-issue strategis Kecamatan Cipayung yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Cipayung lima tahun mendatang.

  isue strategis

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 

4.1 Visi dan Misi OPD Kecamatan Cipayung

4.1.1    Visi

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok, pemerintah Kecamatan Cipayung sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada Pemerintah Kota Depok telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kota Depok, yaitu : ”Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera.”

Berdasarkan perumusan visi Kota Depok tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Cipayung serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan visi Kecamatan Cipayung adalah : “Profesional dalam Pelayanan, Menuju Masyarakat CIpayung yang bermartabat.”

 

 

Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut :

1.)    Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau (ringan);

2.)    Masyarakat maju dan sejahtera, berarti suatu keadaan dimana secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

 

4.1.2    Misi

Dalam rangka mewujudkan visi kecamatan sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

1.) Mewujudkan pelayanan publik yang professional, berbasis teknologi informasi;

2.) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

3.) Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial;

4.) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

 

 

 

 

 

4.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan tujuan dari masing-masing misi Kecamatan Cipayung sebagai berikut :

Misi 1 :     Mewujudkan pelayanan public yang professional, berbasis teknologi informasi

Tujuan misi pertama :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran tujuan ini adalah :

  1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
  2. Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
  3. Meningkatnya tertib sosial dan ketentraman masyarakat.

 

Misi 2  :     Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tujuan misi kedua :

Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Sasaran tujuan ini adalah :

  1. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
  2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

Misi 3 :     Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

Tujuan misi ketiga :

Meningkatkan produktifitas usaha Koperasi dan UKM berbasis potensi lokal.

 

Sasaran tujuan ini adalah :

Meningkatnya kegiatan ekonomi kemasyarakatan berbasis potensi lokal.

 

 

 

Misi 4  :     Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tujuan       :

  1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan K3
  2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah

Sasaran     :

-     Tujuan A. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan K3

Sasaran tujuan ini adalah :

Meningkatnya keswadayaan masyarakat.

-          Tujuan B. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/ 3R (Reduce, reuse, recycle)

Sasaran tujuan ini adalah :

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/ 3 R (Reduce, reuse, recycle).

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Cipayung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table 3 berikut ini :

 

Tabel 3

 

 

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif  mengenai bagaimana OPD Kecamatan Cipayung mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :

4.3.1    Strategi dan Arah Kebijakan Misi I (Pertama)

Misi ke-1 adalah mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi. Urusan yang terkait dengan misi ini pada khususnya adalah urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik, dalam hal ini 14 jenis pelayanan masyarakat, namun secara umum misi ini terkait dengan etos kerja dan profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran Pemerintah Kota Depok.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut:

a.      Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :

-          Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

-          Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;

-          Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset;

  1. Dalam mencapai sasaran meningkatnya transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :

Meningkatkan kualitas pelaporan.

  1. Dalam mencapai sasaran meningkatnya tertib sosial dan ketentraman masyarakat, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :

Meningkatkan penegakan perda.

 

 

4.3.2    Strategi dan Arah Kebijakan Misi II (Kedua)

Misi ke-2 adalah Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

            Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut:

  1. Dalam mencapai sasaran Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :

-          Meningkatkan penjaringan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.

 

  1. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :

-          Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program.

 

4.3.3    Strategi dan Arah Kebijakan Misi III (Ketiga)

Misi ke-3 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya adalah yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian daerah seperti Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut :

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan melaksanakan pembinaan terhadap koperasi/ kelompok UMKM.

4.3.4    Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV (Keempat)

Misi ke-4 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya adalah yang berkaitan dengan peningkatan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut :

  1. Dalam mencapai sasaran meningkatnya keswadayaan masyarakat, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan gotong royong K3.
  2. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/3R (reduce, reuse, recycle), maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/3R (reduce, reuse, recycle).

 

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

            Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang menjadi tanggung jawab OPD Kecamatan Cipayung. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Berikut ini merupakan tabel Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan OPD Kecamatan Cipayung untuk tahun 2011 – 2016 :

 

 Tabel 4. Rencana Program, Kegiatan dst

 

Pada bab ini dikemukakan indicator kinerja OPD Kecamatan Cipayung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

 

 

BAB  VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD